REVIEW 3 : Undang-Undang Nomor 5 dan Upaya Pemberdayaan KUMKM, Kesimpulan

TINJAUAN PENGECUALIAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
BAGI USAHA KECIL DAN KOPERASI
Hasan Jauhari*)

V. Undang-Undang Nomor 5 dan Upaya Pemberdayaan KUMKM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara umum

memberikan lingkungan bisnis yang semakin kondusif bagi semua pelaku usaha

termasuk bagi usaha berskala kecil dan koperasi. Beberapa konsekuensi logis

dari adanya undang-undang anti monopoli termasuk pengecualian bagi usaha

kecil dan koperasi yang melayani anggotanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persaingan antara usaha besar dan menengah akan semakin fair sehingga

memperbesar peluang usaha kecil dan koperasi untuk berusaha dibeberapa

sektor ekonomi, seperti sektor perdagangan.

2. Usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya yang mendapat

pengecualian dari larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, dapat menggunakan praktek yang dilarang tersebut

sebagai strategi dalam berkompetisi.

3. Bagi koperasi praktek diskriminasi dapat dijadikan daya tarik agar

masyarakat bergabung dalam wadah koperasi. Perbedaan pelayanan yang

signifikan antara pelayanan kepada anggota dan kepada non anggota

merupakan sumber keunggulan bisnis koperasi. Di mata anggota pelayanan

koperasi harus lebih baik, lebih efisien dan lebih menguntungkan. Bila

koperasi mampu meperlihatkan perbedaan kualitas pelayanan kepada

anggota, maka makin banyak masyarakat bergabung dalam wadah koperasi

yang diyakini makin besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi usaha kecil upaya melakukan strategi bersama semacam kartel dapat

dijadikan sebagai cara meningkatkan bargaining power menghadapi

kekuatan mengarah pada oligopsonis dan oligopolis.

5. Mengingat di satu sisi pengecualian bagi usaha kecil dan koperasi yang

melayani anggotanya dapat dijadikan sebagai strategi dalam meningkatkan

daya saing, akan tetapi di sisi lain praktek yang sama juga dapat menimbulkan

dampak persaingan yang tidak sehat diantara sesama usaha kecil dan

koperasi. Hal ini terutama manakala usaha kecil dan koperasi melakukan

praktek yang tidak fair yang secara sengaja untuk mematikan usaha kecil

lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengamati perilaku bisnis

usaha kecil dan koperasi menggunakan kaidah role of reason. Kaidah ini menjadi penting dalam melihat apakah suatu praktek bisnis usaha kecil dan

koperasi merugikan masyarakat atau tidak.

VI. Kesimpulan

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan iklim yang

makin kondusif bagi dunia usaha untuk berkompetisi secara fair. Usaha

kecil dan koperasi diuntungkan dari lahirnya undang-undang ini karena

dikecualikan dari pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang

tersebut.

2. Pengecualian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi yang melayani

anggotanya, memberikan ruang praktek berkompetisi yang lebih luas.

Dengan demikian ketentuan undang-undang ini dapat dijadikan sebagai

wahana permberdayaan usaha kecil dan koperasi.

3. Mengingat pengecualian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi

yang melayani anggotanya bersifat umum, tanpa ada penjelasan dan syarat

serta kondisi tertentu, maka penyalahgunaan dari pengecualian tersebut

dapat saja dilakukan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga berakibat buruk

bagi pengembangan wahana kecil dan koperasi itu sendiri secara umum.

SUMBER : http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2030/4_tinjauan_pengecualian.pdf  

NAMA : RANDI DW PUTRA

NPM : 25211843

KELAS : 2EB09